Perubahan Undang-Undang NO. 2 Tahun 1956 (1956)

Undang-Undang

Nomor : 2

Tahun : 1956

Tentang : PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1956

TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 
a. bahwa pembentukan Konstituante dapat dipercepat dengan
mengadakan perubahan seperlunya terhadap Undang-undang No. 2
tahun 1956;
b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu
segera diadakan.

Mengingat : 
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG
NO. 2 TAHUN 1956

Pasal 1

Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 1956 huruf 1 di rubah sehingga berbunyi:
1. Pasal 107 ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi:
(4) Dalam tempo tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan Menerima surat-surat
tersebut dalam ayat 1. Panitia tersebut harus sudah selesai dengan
pekerjaannya dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Pemerintah.
Jika menurut laporan itu, jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat sudah berjumlah dua ratus, atau yang diterima sebagai
anggota Konstituante sudah berjumlah empat ratus, maka Dewan Perwakilan
Rakyat atau Konstituante dapat dilantik oleh Presiden."

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini berlaku sejak diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang
Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Oktober 1956

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD HATTA

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

(MOELJATNO)

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd.

(SOENARJO)

Diundangkan

Pada Tanggal 4 Oktober 1956

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

(MOELJATNO)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1956 NOMOR 4 

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1956

TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1956

Dengan Undang-undang No. 2 tahun 1956 pasal 107 Undang-undang No.7 tahun 1953
telah ditambah dengan sebuah ayat.
Dalam alinea kedua ayat yang ditambah itu terdapat ketentuan, bahwa Dewan Perwakilan
Rakyat sudah dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota sudah dua
ratus.
Agar Konstituante juga telah dapat hendaknya dilantik apabila jumlah terpilih yang
diterima sebagai anggota telah mencapai suatu jumlah tertentu, maka Pasal I sub 1 dari
Undang-undang No.2 tahun 1956 tersebut ditambah dengan suatu ketentuan bahwa
Konstituante dapat dilantik, jika jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota telah
sebanyak empat ratus orang.

Tambahan Lembaran Negara No.46.

Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Follow By Email

Ikutin Kami

Categories: Undang-Undang